RESPONS GEREJA TERHADAP REVOLUSI PRANCIS: KETIKA KEKUASAAN GEREJA TERTANTANG

 

Respons Gereja terhadap Revolusi Prancis: Ketika Kekuasaan Gereja Tertantang

Revolusi Prancis (1789–1799) adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah dunia yang membawa perubahan besar terhadap struktur sosial, politik, dan keagamaan di Prancis dan dunia. Salah satu institusi yang paling terdampak oleh revolusi ini adalah Gereja Katolik, yang pada masa itu memegang peranan dominan dalam kehidupan masyarakat Prancis, baik secara spiritual maupun politik. Namun, ketika revolusi meletus, posisi Gereja mengalami tantangan besar, baik dari segi kekuasaan, otoritas, maupun hubungannya dengan rakyat.

Konteks Sebelum Revolusi

Sebelum Revolusi Prancis, Gereja Katolik adalah salah satu pilar utama masyarakat Prancis. Gereja memiliki hak istimewa, termasuk tanah yang luas (mencakup sekitar 10% dari total tanah di Prancis) dan kekuatan politik yang signifikan. Para rohaniwan dari Gereja Katolik menjadi bagian dari First Estate (kaum pertama) dalam sistem Estates-General, bersama dengan kaum bangsawan (Second Estate) dan rakyat jelata (Third Estate).

Sebagai bagian dari First Estate, Gereja Katolik dibebaskan dari pajak, tetapi memiliki hak untuk memungut pajak dari rakyat berupa tithe (sepersepuluh dari pendapatan individu). Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat, terutama di tengah kemiskinan yang meluas. Selain itu, banyak rakyat merasa bahwa para pejabat gereja, khususnya di level tinggi seperti uskup dan kardinal, terlalu terlibat dalam politik dan kehidupan mewah, jauh dari semangat pelayanan kepada umat.

Tantangan terhadap Gereja Selama Revolusi

Ketika Revolusi Prancis dimulai, salah satu prinsip utamanya adalah pembebasan rakyat dari segala bentuk penindasan, termasuk dari kekuasaan gereja yang dianggap korup dan tidak adil. Tantangan terhadap Gereja datang dalam berbagai bentuk:

1. Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (1789)
   Deklarasi ini menegaskan prinsip kebebasan beragama dan kesetaraan di hadapan hukum. Hal ini menjadi pukulan bagi Gereja Katolik, yang sebelumnya memiliki monopoli dalam urusan keagamaan dan dianggap sebagai institusi yang lebih tinggi dari rakyat biasa.

2. Penghapusan Hak Istimewa Gereja (1789–1790)
   Majelis Nasional Konstituen mulai menghapus hak-hak istimewa Gereja Katolik. Pajak tithe dihapus, dan tanah-tanah gereja disita untuk membantu mengatasi krisis keuangan negara. Penyitaan ini membuat Gereja kehilangan sumber pendapatan utamanya.

3. Konstitusi Sipil bagi Rohaniwan (1790)
   Konstitusi ini adalah salah satu kebijakan revolusioner yang paling kontroversial. Undang-undang ini mengatur bahwa para rohaniwan harus bersumpah setia kepada negara dan menjadi pegawai sipil. Banyak rohaniwan yang menolak sumpah ini, termasuk paus di Roma. Hal ini menciptakan perpecahan di dalam Gereja antara rohaniwan konstitusional (yang bersumpah setia kepada negara) dan rohaniwan non-juror (yang tetap setia kepada paus).

4. Dekristianisasi dan Perlawanan terhadap Gereja (1793–1794)
   Pada puncak Revolusi, terutama selama Rezim Teror di bawah kepemimpinan Maximilien Robespierre, gerakan dekristianisasi menyebar luas. Katedral dan gereja diubah menjadi "Kuil Akal Budi," salib dihancurkan, dan simbol-simbol Kristen dihapus. Kalender Revolusioner juga diperkenalkan, menggantikan kalender Gregorian, dengan tujuan menghapuskan pengaruh agama dari kehidupan sehari-hari.

5. Perlawanan Umat terhadap Kebijakan Revolusi
   Meskipun banyak masyarakat mendukung revolusi, sebagian umat, terutama di pedesaan, tetap setia kepada Gereja dan menentang kebijakan dekristianisasi. Salah satu contoh terkenal adalah perlawanan di wilayah Vendée, di mana rakyat mengangkat senjata melawan pasukan revolusioner untuk mempertahankan iman mereka dan tradisi Gereja.

Respons Gereja

Respons Gereja terhadap tantangan ini terbagi menjadi dua arah utama: resistensi aktif dan adaptasi.

1. Resistensi Aktif
   Banyak rohaniwan, terutama yang menolak Konstitusi Sipil bagi Rohaniwan, memilih untuk tetap setia kepada paus dan Gereja Katolik Roma. Mereka menjadi target penganiayaan oleh pemerintah revolusioner, dengan banyak yang dipenjara atau dieksekusi. Rohaniwan yang tersisa seringkali terpaksa menjalankan pelayanan secara rahasia.

2. Adaptasi dan Kompromi
   Sebagian rohaniwan memilih untuk bersumpah setia kepada negara guna mempertahankan akses mereka kepada umat. Langkah ini seringkali menyebabkan ketegangan antara mereka dan Gereja di Roma, tetapi beberapa melihatnya sebagai cara untuk memastikan kelangsungan Gereja di tengah perubahan sosial dan politik yang drastis.

3. Peran Paus dan Vatikan
   Paus Pius VI secara tegas mengecam Revolusi Prancis, terutama Konstitusi Sipil bagi Rohaniwan. Namun, keterbatasan kekuasaan paus di luar Roma membuat Vatikan tidak dapat melakukan intervensi langsung yang efektif. Hubungan antara Prancis dan Vatikan tetap tegang sepanjang periode revolusi.

Pemulihan Hubungan Pasca-Revolusi

Setelah Revolusi berakhir, Gereja mulai memulihkan posisinya, meskipun tidak pernah kembali ke status sebelumnya. Konkordat 1801 antara Napoleon Bonaparte dan Paus Pius VII adalah langkah penting dalam merestorasi hubungan antara Gereja dan negara. Konkordat ini mengakui Katolik sebagai "agama mayoritas" di Prancis, tetapi bukan agama resmi negara. Gereja juga mendapatkan kembali sebagian pengaruhnya, meskipun tetap di bawah kontrol negara.

Dampak Jangka Panjang

Revolusi Prancis meninggalkan dampak mendalam pada Gereja Katolik, termasuk:

• Berakhirnya monopoli agama oleh Gereja di Prancis.
• Kebangkitan sekularisme dan ide-ide kebebasan beragama.
• Perubahan dalam struktur Gereja, termasuk hubungan yang lebih subordinatif terhadap negara.
• Inspirasi bagi gerakan serupa di seluruh dunia untuk menantang kekuasaan institusi agama yang dianggap menindas.

Revolusi ini menunjukkan bagaimana perubahan sosial dan politik yang radikal dapat mengubah secara fundamental hubungan antara agama, masyarakat, dan negara. Bagi Gereja, meskipun era Revolusi Prancis adalah masa tantangan berat, peristiwa ini juga menjadi pelajaran penting untuk merefleksikan peran agama dalam masyarakat modern.